Menelaah Sistem Zonasi di Indonesia, Sudah Tepat atau Belum?

“Sepertinya kamu tidak bisa masuk ke sekolah kota, dek. Tahun ini fix mendikbud pakai sistem zonasi”, kataku kepada adik lelakiku di tahun 2017, saat ia hendak memasuki tingkat sekolah menengah atas.

Aku terdiam memikirkan perasaan adikku yang ingin masuk ke sekolah kota yang notabene berkualitas pada saat itu. Sayangnya saat itu sistem zonasi mulai diberlakukan, sehingga kemungkinan besar ia akan bersekolah di sekolah terdekat. Alasan paling sederhana adik ingin sekolah di zona kota ialah untuk memudahkannya ketika nanti kuliah di perguruan tinggi impiannya.

Buat yang lupa atau belum tahu, apa sih sistem zonasi itu? Sistem zonasi adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahwa sekolah harus menerima 90 persen peserta didik dari daerah sesuai zona terdekat yang diatur oleh masing-masing wilayah. Sedangkan, 10 persen sisanya akan dialokasikan untuk dua kategori, yaitu 5 persen bagi peserta didik berprestasi dan 5 persen lainnya bagi peserta didik perpindahan antar daerah atau luar negeri. Kemendikbud beralasan bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di sekolah negeri, tanpa memandang kelas ekonomi orang tua siswa serta menghapus predikat sekolah favorit.

Sumber www.beritatagar.com

Kementerian Pendidikan beranggapan bahwa sistem PPDB sebelumnya yang menggunakan nilai ujian sebagai basis penerimaan, cenderung menerima siswa dengan sistem perankingan nilai tertinggi yang umumnya berasal dari keluarga mampu. Konsekuensinya, siswa dengan kemampuan rendah dan berasal dari keluarga tak mampu terpaksa bersekolah di sekolah swasta atau beresiko putus sekolah.

Meski kebijakan ini sudah diterapkan sejak tahun 2017, PPDB berbasis zonasi berdasarkan jarak terdekat dari rumah masih menuai pro kontra. Dari sudut pandang orang tua, mereka merasa bahwa sistem ini justru menyulitkan dalam sistem pendaftarannya. Bahkan, sebagian orang tua terpaksa menitipkan anaknya di Kartu Keluarga (KK) saudaranya yang berdomisili di sekitar sekolah favorit. Ironisnya, banyak juga yang menempuh jalan pintas dengan memanipulasi KK kepada orang yang tak begitu dikenalnya asalkan bisa bersekolah di sekolah favorit karena tuntutan gengsi orang tua dan anaknya yang ingin menuntut ilmu di sekolah terkenal.

Dampak dari diterapkannya sistem ini akan mengendurkan semangat belajar siswa karena mereka tahu bahwa setelah lulus di jenjang pendidikannya saat ini, ia akan melanjutkan ke sekolah negeri di zona terdekat. Hal ini tentunya sedikit mengurangi kualitas literasi maupun level persaingan intelektual anak anak sekarang. Semangat belajar anak anak pastinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya. Ketika saya bersekolah dulu, salah satu motivasi saya belajar adalah mendapatkan tempat sekolah yang lebih baik. Tidak lain tidak bukan karena ingin mendapatkan sekolah yang lebih berkualitas.

Kebijakan zonasi di sekolah negeri juga turut memperkeruh nasib sekolah swasta. Kebijakan ini secara masif akan mengosongkan peserta didik di bangku sekolah swasta karena sekolah negeri lebih mudah dijangkau. Bukan tidak mungkin, dalam waktu kurun waktu 5-10 tahun mendatang, sekolah swasta hanya tinggal nama.

Walaupun saya sepakat bahwa kebijakan ini memiliki pengaruh baik untuk mendorong terwujudnya sekolah berkualitas dan merata. Dengan kebijakan ini tentunya anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengenyam indahnya bangku sekolah favorit. Harapan keluarga tidak mampu yang bermimpi untuk di sekolah yang berkualitas terwujud. Selain itu mendorong untuk meratanya sarana dan prasarana yang kurang di sekolah sehingga sekolah favorit dan sekolah pinggiran dapat bersaing dengan fasilitas yang sama. Selain itu kualitas guru atau pengajar lebih berkembang dan sama karena mereka dihadapkan dengan anak-anak yang beragam karena setiap tahun mendapat siwa baru dengan berbagai potensi yang yang dapat dikembangkan di sekolahnya.

Kesimpulan dari saya, secara obyektif setiap kebijakan pastinya akan memiliki pro dan kontra terutama yang berhubungan dengan pendidikan atau mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya adalah kebijakan sistem PPDB berbasis zonasi ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan tujuan yang tepat, pemerintah harus terbuka dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan. Pemerintah dalam konteks ini Kemendikbud harus memprioritaskan sistem yang efisien dan akomodasi kebutuhan sekolah, siswa, dan orang tua.

Selain itu, konsistensi pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah-sekolah harus dilakukan secara merata dan bertahap. Pemerataan juga diiringi dengan oleh dukungan kepada guru-guru melalui kompetensi dan pelatihan instrument yang tepat. Peningkatan kualitas secara merata dapat dilakukan juga dengan merekrut, mendidik, dan mendistribusikan guru berkualitas ke sekolah-sekolah yang masih dianggap kurang berkualitas untuk menghasilkan kualitas literasi dan sumber daya manusia yang bisa bersaing di dunia.

Ditulis oleh Al, anggota GPAN Regional Mojokerto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *